Roadmap Peraturan Terkait Barang Milik Negara / Barang Milik Daerah

Peraturan Terkait Barang Milik Negara / Barang Milik Daerah

Undang-Undang 

·         Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

·         Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah

·         PP Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

·         PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

·         PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006

·         PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (mencabut PP nomor 6 Tahun 2006  jo PP Nomor 38 Tahun 2008)

Peraturan Menteri Keuangan

·         PMK 13/PMK04/2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara

·         PMK 96/PMK06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan & Pemindahtanganan Barang Milik Negara 

·         PMK 97/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

·         PMK 120/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

·         PMK 171/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

·         PMK 2/PMK06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara

·         PMK 53/PMK04/2008 tentang Perubahan atas PMK 13/PMK04/2006

·         PMK 40/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah

·         PMK 102/2009 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Negara

·         PMK 29/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

·         PMK 226/PMK06/2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

·         PMK 248/PMK06/2011 tentang Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan

·         PMK 250/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas & Fungsi Kementerian/Lembaga

·         PMK 33/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara

·         PMK 244/2012 tentang Pengawasan & Pengendalian Barang Milik Negara

·         PMK 1/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa asset tetap pd entitas Pemerintah Pusat

·         PMK 123/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari asset-aset lain

·         PMK 78/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara

·         PMK 90/2014 Perubahan atas PMK 1/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa asset tetap pd entitas Pemerintah Pusat

·         PMK 150/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

·         PMK 50/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

Perdirjen

·         Perdirjen KN 7/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara

Peraturan Meteri Dalam Negeri

·         Permendagri 13/3006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

·         Permendagri 26/2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007

·         Permendagri 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

·         Permendagri 9/2009 ttg Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan & Pemukiman di Daerah

Nama :  TRI WAHYUNI

NIM    :  C1G014019